Menurut pengurus harian YLKI, Tulus Abadi, konsumen selalu ditempatkan dalam posisi terakhir ketika ada perusahaan yang diputuskan pailit. Ia menilai pemerintah harusnya melindungi konsumen Batavia Air atas keputusan pailit tersebut.
"Ini perusahaan pailit. Ketika pailit itu posisi konsumen ditempatkan paling akhir oleh kurator, jadi dia membereskan utang piutang perusahaan, baru membereskan konsumen. Ini yang harusnya dikawal pemerintah. Konsumen harusnya jadi pihak utama yang harus didahulukan," ujar Tulus kepada detikcom, Kamis (31/1/2013).
Pemerintah dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dituntut ikut bertanggung jawab sebagai regulator industri penerbangan. "Pemerintah dan Kemenhub harus ikut bertanggungjawab, karena ini kegagalan Kemenhub sebagai regulator sektor penerbangan. Jadi pemerintah juga tidak bisa cuci tangan," lanjutnya lagi.
Tulus mengatakan Batavia Air seharusnya diperbolehkan beroperasi untuk beberapa hari ke depan sebagai bentuk sosialisasi pailitnya maskapai low rate ini. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk langsung menghentikan operasional Batavia Air dinyatakan tidak adil untuk konsumen.
"Mestinya setelah dinyatakan pailit tidak langsung berhenti total, sehingga bisa berjalan beberapa hari untuk menampung konsumen yang mau terbang. Tidak serta merta dinyatakan pailit, lalu besok berhenti, itu tidak adil," ujar Tulus.
Seperti yang diketahui, PN Jakarta Utara memutuskan Batavia Air pailit dan dihentikan beroperasi pada pukul 00.00 WIB Kamis (31/1/2013). Hal ini membuat ribuan calon penumpang yang sudah memegang tiket penerbangan di berbagai bandara di Indonesia melakukan protes.
Tidak ada komentar :
Posting Komentar